Butuh soal SAS Pendidikan Pancasila kelas 7 semester 1 yang bisa langsung dikerjakan tanpa harus mengunduh file? Artikel ini memuat 25 soal orisinal, terdiri atas 20 pilihan ganda dan 5 uraian, yang disusun mengikuti tiga bab pertama buku Pendidikan Pancasila kelas VII Kurikulum Merdeka: sejarah kelahiran Pancasila, norma dan UUD NRI Tahun 1945, serta kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah.
Setiap soal dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan singkat. Ada pula ringkasan materi, kisi-kisi, dan tabel kunci untuk koreksi cepat.
Daftar Isi
- Ringkasan Materi SAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 Semester 1
- Kisi-Kisi Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 7
- Soal SAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 Pilihan Ganda + Pembahasan
- Soal Uraian PPKn Kelas 7 Semester 1 dan Pembahasannya
- Ringkasan Kunci Jawaban SAS PPKn Kelas 7
- Tips Belajar Menghadapi Sumatif Akhir Semester
- FAQ seputar Soal SAS Pendidikan Pancasila Kelas 7
- Kesimpulan: Manfaatkan Soal SAS Pendidikan Pancasila Kelas 7
Ringkasan Materi SAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 Semester 1
Sumatif Akhir Semester (SAS), yang di sejumlah daerah disebut ASAS atau PAS, mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran selama satu semester. Kelas 7 termasuk Fase D. Buku siswa Pendidikan Pancasila kelas VII memiliki enam bab, dan pada umumnya Bab 1 sampai Bab 3 dipelajari di semester ganjil.
| Bab | Judul Bab | Semester | Fokus Materi |
|---|---|---|---|
| 1 | Sejarah Kelahiran Pancasila | Ganjil | BPUPK, usulan dasar negara, Piagam Jakarta, pengesahan oleh PPKI |
| 2 | Norma dan UUD NRI Tahun 1945 | Ganjil | Macam norma, kedudukan UUD 1945, perubahan UUD, tata urutan peraturan |
| 3 | Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah | Ganjil | Bentuk NKRI, Deklarasi Djuanda, keragaman karakteristik daerah |
| 4 | Kebinekaan Indonesia | Genap | Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya |
| 5 | Menghargai Lingkungan dan Budaya Lokal | Genap | Kearifan lokal dan pelestarian lingkungan |
| 6 | Bekerja Sama dan Bergotong Royong | Genap | Praktik gotong royong di sekolah dan masyarakat |
Bab 1: Sejarah Kelahiran Pancasila
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) diketuai dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Pada sidang pertama (29 Mei–1 Juni 1945), tiga tokoh menyampaikan gagasan dasar negara: Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Soekarno memperkenalkan nama "Pancasila" pada 1 Juni 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016.
Panitia Sembilan kemudian merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sehari setelah proklamasi, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dengan rumusan sila pertama yang diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" demi persatuan bangsa. Kisah lengkapnya bisa dibaca di artikel sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.
| Tanggal | Tokoh | Pokok Usulan (versi buku pelajaran) |
|---|---|---|
| 29 Mei 1945 | Mr. Muhammad Yamin | Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat |
| 31 Mei 1945 | Mr. Soepomo | Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah, Keadilan rakyat |
| 1 Juni 1945 | Ir. Soekarno | Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan |
Bab 2: Norma dan UUD NRI Tahun 1945
Norma adalah aturan yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Ada empat macam norma: agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Hanya norma hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang dan memiliki sanksi tegas serta memaksa. Penjelasan dan contohnya ada di materi macam-macam norma beserta sanksinya.
UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis sekaligus puncak tata urutan peraturan perundang-undangan. UUD 1945 telah diubah empat kali (1999, 2000, 2001, dan 2002), sedangkan Pembukaannya tetap dipertahankan karena memuat rumusan Pancasila pada alinea keempat. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, urutannya: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota.
Bab 3: Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan Pasal 37 ayat (5) menegaskan bentuk NKRI tidak dapat diubah. Kesatuan wilayah diperkuat oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang menyatakan laut di antara pulau-pulau Indonesia sebagai bagian wilayah negara. Sebelumnya, aturan kolonial TZMKO 1939 hanya menetapkan laut teritorial selebar 3 mil dari garis pantai tiap pulau.
Karakteristik tiap daerah, seperti bentang alam, mata pencaharian, bahasa, dan makanan khas, dipengaruhi kondisi geografis dan justru memperkaya Indonesia.
Catatan untuk guru: pembagian bab per semester mengikuti ATP masing-masing sekolah. Sesuaikan nomor soal dengan materi yang benar-benar sudah diajarkan.
Kisi-Kisi Soal ASAS Pendidikan Pancasila Kelas 7
Kisi-kisi berikut memetakan nomor soal ke bab dan indikatornya.
| Bab | Indikator Soal | Nomor PG | Nomor Uraian | Level Kognitif |
|---|---|---|---|---|
| Sejarah Kelahiran Pancasila | Mengidentifikasi tokoh, peristiwa, dan nilai keteladanan para perumus Pancasila | 1–8 | 21–22 | L1–L3 |
| Norma dan UUD NRI 1945 | Membedakan macam norma, kedudukan UUD 1945, dan tata urutan peraturan | 9–15 | 23 | L1–L3 |
| Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah | Menjelaskan dasar hukum NKRI, Deklarasi Djuanda, dan sikap menghargai karakteristik daerah | 16–20 | 24–25 | L1–L3 |
Keterangan level: L1 = pemahaman, L2 = aplikasi, L3 = penalaran.
Soal SAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 Pilihan Ganda + Pembahasan
Kerjakan dulu tanpa melihat pembahasan, lalu cocokkan jawabanmu. Pilih satu jawaban yang paling tepat.
Baca juga: 25 Soal SAS IPS Kelas 7 Semester 1 + Kunci dan Pembahasan
Bagian A: Sejarah Kelahiran Pancasila
1. Ketua BPUPK adalah ....
A. Ir. Soekarno
B. Drs. Mohammad Hatta
C. dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
D. Mr. Soepomo
Kunci: C. Pembahasan: BPUPK diketuai dr. Radjiman Wedyodiningrat. Soekarno kemudian menjadi ketua PPKI, dengan Hatta sebagai wakilnya.
2. Sidang pertama BPUPK yang membahas dasar negara berlangsung pada tanggal ....
A. 29 Mei–1 Juni 1945
B. 10–17 Juli 1945
C. 22 Juni 1945
D. 18 Agustus 1945
Kunci: A. Pembahasan: 10–17 Juli adalah sidang kedua yang membahas rancangan UUD.
3. Tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah "Pancasila" dalam sidang BPUPK adalah ....
A. Mr. Muhammad Yamin
B. Ir. Soekarno
C. Mr. Soepomo
D. K.H. Wahid Hasyim
Kunci: B. Pembahasan: dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menamai lima dasar usulannya "Pancasila".
4. Urutan tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara pada sidang pertama BPUPK adalah ....
A. Soekarno, Soepomo, Yamin
B. Soepomo, Yamin, Soekarno
C. Yamin, Soepomo, Soekarno
D. Yamin, Soekarno, Soepomo
Kunci: C. Pembahasan: Yamin pada 29 Mei, Soepomo pada 31 Mei, dan Soekarno pada 1 Juni 1945.
5. Piagam Jakarta dihasilkan oleh ... pada tanggal 22 Juni 1945.
A. PPKI
B. Panitia Sembilan
C. Panitia Perancang UUD
D. KNIP
Kunci: B. Pembahasan: Panitia Sembilan dipimpin Soekarno.
6. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada 18 Agustus 1945. Alasan utama perubahan tersebut adalah ....
A. menyesuaikan dengan permintaan Jepang
B. menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia yang beragam
C. mempersingkat rumusan agar mudah dihafal
D. menuruti usulan negara sekutu
Kunci: B. Pembahasan: ada keberatan dari wakil Indonesia bagian timur, dan tokoh Islam rela menerima perubahan demi keutuhan bangsa.
7. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila melalui ....
A. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016
B. Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
D. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
Kunci: A. Pembahasan: Keppres Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional.
8. Dalam rapat OSIS, Rafi mengalah ketika usulannya tidak disetujui dan mendukung keputusan bersama. Sikap Rafi meneladani para perumus Pancasila, yaitu ....
A. memaksakan pendapat pribadi
B. mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
C. menghindari musyawarah
D. mementingkan golongan sendiri
Kunci: B. Pembahasan: para pendiri bangsa rela berkompromi demi kepentingan bersama.
Bagian B: Norma dan UUD NRI Tahun 1945
9. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia disebut norma ....
A. agama
B. kesusilaan
C. kesopanan
D. hukum
Kunci: B. Pembahasan: norma kesusilaan berasal dari suara hati, dan sanksinya berupa rasa bersalah.
10. Dimas lewat di depan guru tanpa permisi sehingga ditegur dan dianggap tidak tahu sopan santun oleh teman-temannya. Dimas melanggar norma ....
A. agama
B. hukum
C. kesopanan
D. kesusilaan
Kunci: C. Pembahasan: norma kesopanan mengatur tata krama pergaulan. Sanksinya berupa teguran, cemoohan, atau dikucilkan.
11. Ciri yang membedakan norma hukum dari norma lainnya adalah ....
A. bersumber dari kebiasaan masyarakat
B. sanksinya berupa rasa menyesal
C. dibuat lembaga berwenang dan sanksinya tegas serta memaksa
D. hanya berlaku bagi pemeluk agama tertentu
Kunci: C. Pembahasan: norma hukum dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, dan pelanggarnya dapat dikenai denda atau pidana.
12. Sejak reformasi, UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) sebanyak ....
A. dua kali
B. tiga kali
C. empat kali
D. lima kali
Kunci: C. Pembahasan: perubahan dilakukan MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
13. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam ....
A. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama
B. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat
C. Pasal 1 UUD 1945
D. Pasal 37 UUD 1945
Kunci: B. Pembahasan: alinea keempat memuat tujuan negara dan kelima sila Pancasila.
14. Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, peraturan yang kedudukannya tepat di bawah UU/Perppu adalah ....
A. Ketetapan MPR
B. Peraturan Presiden
C. Peraturan Pemerintah
D. Peraturan Daerah Provinsi
Kunci: C. Pembahasan: setelah UU/Perppu berturut-turut ada PP, Perpres, lalu Perda.
15. "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini tercantum dalam UUD 1945 ....
A. Pasal 1 ayat (1)
B. Pasal 1 ayat (2)
C. Pasal 1 ayat (3)
D. Pasal 37 ayat (5)
Kunci: C. Pembahasan: ayat (1) mengatur bentuk negara, ayat (2) kedaulatan rakyat.
Bagian C: Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah
16. Pasal UUD 1945 yang menyatakan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah adalah ....
A. Pasal 1 ayat (1)
B. Pasal 18 ayat (1)
C. Pasal 30 ayat (1)
D. Pasal 37 ayat (5)
Kunci: D. Pembahasan: Pasal 37 ayat (5) mengunci bentuk NKRI sehingga tidak bisa menjadi objek perubahan UUD.
17. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 penting bagi kesatuan Indonesia karena ....
A. menetapkan ibu kota negara
B. menyatakan laut di antara pulau-pulau sebagai bagian wilayah Indonesia
C. mengesahkan UUD 1945
D. membentuk provinsi-provinsi pertama
Kunci: B. Pembahasan: daratan dan lautan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah.
18. Sebelum Deklarasi Djuanda, lebar laut teritorial Indonesia menurut TZMKO 1939 adalah ....
A. 3 mil
B. 12 mil
C. 100 mil
D. 200 mil
Kunci: A. Pembahasan: aturan 3 mil dari garis pantai tiap pulau membuat ada laut bebas di antara pulau. Deklarasi Djuanda mengubahnya menjadi 12 mil dari garis pangkal pulau terluar.
19. Masyarakat di daerah pesisir umumnya bekerja sebagai nelayan, sedangkan masyarakat di dataran tinggi banyak bertani sayur. Perbedaan ini menunjukkan karakteristik daerah dipengaruhi oleh ....
A. kondisi geografis
B. jumlah penduduk
C. aturan pemerintah pusat
D. tingkat pendidikan
Kunci: A. Pembahasan: bentang alam dan sumber daya setempat membentuk mata pencaharian.
20. Sikap yang tepat untuk menjaga kesatuan Indonesia di media sosial adalah ....
A. membagikan berita yang merendahkan daerah lain
B. mengecek kebenaran informasi dan tidak menyebarkan konten bernada SARA
C. membalas komentar provokatif dengan kata kasar
D. hanya berteman dengan orang dari daerah sendiri
Kunci: B. Pembahasan: hoaks dan konten SARA mudah memicu perpecahan.
Soal Uraian PPKn Kelas 7 Semester 1 dan Pembahasannya
Siswa boleh menjawab dengan kalimat sendiri selama isinya tepat.
Soal 21–22: Sejarah Kelahiran Pancasila
21. Sebutkan lima dasar negara yang diusulkan Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945!
Pembahasan: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau perikemanusiaan, (3) Mufakat atau demokrasi, (4) Kesejahteraan sosial, dan (5) Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menamai kelima dasar itu Pancasila.
22. Mengapa perubahan sila pertama Piagam Jakarta disebut sebagai bukti jiwa besar para pendiri bangsa? Nilai apa yang dapat kamu teladani?
Pembahasan: Tokoh-tokoh Islam menerima perubahan rumusan demi persatuan rakyat yang beragam. Nilai teladannya: mengutamakan kepentingan bangsa, toleransi, dan musyawarah untuk mufakat.
Soal 23: Norma
23. Sebutkan empat macam norma beserta satu contoh pelanggaran dan sanksinya!
| Norma | Contoh Pelanggaran | Sanksi |
|---|---|---|
| Agama | Meninggalkan ibadah wajib | Dosa (sanksi dari Tuhan) |
| Kesusilaan | Menyontek saat ujian | Rasa bersalah dan menyesal |
| Kesopanan | Berbicara kasar kepada orang tua | Teguran atau dikucilkan |
| Hukum | Mencuri barang milik orang lain | Pidana penjara atau denda |
Soal 24–25: Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah
24. Jelaskan makna Deklarasi Djuanda bagi kesatuan wilayah Indonesia!
Pembahasan: Deklarasi Djuanda menyatakan laut di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia sebagai wilayah Indonesia, sehingga darat dan laut menjadi satu kesatuan wilayah. Prinsip negara kepulauan ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.
25. Tuliskan tiga contoh sikap menghargai karakteristik daerah teman di sekolah!
Pembahasan: Contohnya (1) tidak menertawakan logat atau bahasa daerah teman, (2) mau mencicipi dan menghargai makanan khas daerah lain saat acara kelas, dan (3) ikut menampilkan atau menonton pentas budaya dari berbagai daerah dengan antusias.
Ringkasan Kunci Jawaban SAS PPKn Kelas 7
Gunakan tabel ini untuk koreksi cepat.
| No. | Kunci | Jawaban | Materi yang Diuji |
|---|---|---|---|
| Bagian A: Sejarah Kelahiran Pancasila | |||
| 1 | C | dr. Radjiman Wedyodiningrat | Ketua BPUPK |
| 2 | A | 29 Mei–1 Juni 1945 | Sidang pertama BPUPK |
| 3 | B | Ir. Soekarno | Pencetus istilah Pancasila |
| 4 | C | Yamin, Soepomo, Soekarno | Urutan pengusul dasar negara |
| 5 | B | Panitia Sembilan | Piagam Jakarta |
| 6 | B | Menjaga persatuan | Perubahan sila pertama |
| 7 | A | Keppres Nomor 24 Tahun 2016 | Hari Lahir Pancasila |
| 8 | B | Mengutamakan kepentingan bersama | Keteladanan perumus |
| Bagian B: Norma dan UUD NRI Tahun 1945 | |||
| 9 | B | Kesusilaan | Sumber norma |
| 10 | C | Kesopanan | Pelanggaran norma |
| 11 | C | Sanksi tegas dan memaksa | Ciri norma hukum |
| 12 | C | Empat kali | Amandemen UUD 1945 |
| 13 | B | Pembukaan alinea keempat | Letak rumusan Pancasila |
| 14 | C | Peraturan Pemerintah | Tata urutan peraturan |
| 15 | C | Pasal 1 ayat (3) | Negara hukum |
| Bagian C: Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah | |||
| 16 | D | Pasal 37 ayat (5) | Bentuk NKRI |
| 17 | B | Laut antarpulau bagian wilayah RI | Deklarasi Djuanda |
| 18 | A | 3 mil | TZMKO 1939 |
| 19 | A | Kondisi geografis | Karakteristik daerah |
| 20 | B | Cek informasi, hindari konten SARA | Menjaga persatuan |
Saran penskoran: pilihan ganda 2 poin per soal (total 40) dan uraian maksimal 12 poin per soal (total 60), sehingga nilai maksimal 100.
Tips Belajar Menghadapi Sumatif Akhir Semester
Buat Garis Waktu Sejarah Pancasila
Soal Bab 1 sering menanyakan urutan peristiwa. Tulis garis waktu 29 Mei sampai 18 Agustus 1945 dan tempel di meja belajar.
Hafalkan dengan Pola, Bukan Sekadar Menghafal
Untuk tata urutan peraturan, gunakan singkatan sendiri, misalnya "U-T-U-P-P-P-P" (UUD, Tap MPR, UU, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota). Untuk norma, ingat sumber sanksinya: Tuhan, hati nurani, masyarakat, dan negara.
FAQ seputar Soal SAS Pendidikan Pancasila Kelas 7
Apa saja materi SAS Pendidikan Pancasila kelas 7 semester 1?
Umumnya Bab 1 (Sejarah Kelahiran Pancasila), Bab 2 (Norma dan UUD NRI Tahun 1945), dan Bab 3 (Kesatuan Indonesia dan Karakteristik Daerah). Pastikan kembali dengan jadwal materi dari guru.
Apakah SAS sama dengan PAS dan ASAS?
Ya. Ketiganya merujuk pada penilaian di akhir semester. Istilah SAS dan ASAS dipakai dalam Kurikulum Merdeka, sedangkan PAS adalah istilah yang lebih lama.
Apakah soal ini boleh dipakai guru untuk ulangan?
Boleh dipakai sebagai latihan, bahan remedial, atau referensi menyusun soal. Sebaiknya guru menyesuaikan nomor soal dengan ATP dan materi yang sudah diajarkan di kelas.
Kesimpulan: Manfaatkan Soal SAS Pendidikan Pancasila Kelas 7
Kumpulan soal SAS Pendidikan Pancasila kelas 7 di atas mencakup tiga bab semester ganjil, lengkap dengan pembahasan, sehingga siswa bisa belajar mandiri dan memahami alasan setiap jawaban.
Ingin latihan untuk jenjang lain? Guru SD dapat memakai soal SAS Pendidikan Pancasila kelas 4 beserta pembahasannya. Selamat belajar dan semoga sukses menghadapi sumatif akhir semester!
Posting Komentar untuk "25 Soal SAS Pendidikan Pancasila Kelas 7 Semester 1 + Pembahasan"